• Jaringan Jalan
• Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)
• Sarana pemakaman/tempat pemakaman
• Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau
• Sarana non-RTH (Fasos)
• Sarana penerangan jalan umum

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
2. Fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
3. Fotocopy bukti alas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan
4. rincian, spesifikasi, jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan
5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lainlain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah
6. Jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas
7. Bukti setor/bukti pembayaran kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum apabila penyediaan tempat pemakaman umum dilakukan dengan cara menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
2. Fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku
4. Fotocopy sertipikat tanah atas nama pengembang yang peruntukkannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah
5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lainlain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Administrasi
7. Fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah

Warga dapat menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah dalam hal pengembang tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya.

Untuk Pengembang Perorangan dapat menyerahkan PSU kepada Pemkot Surabaya melalui proses Hibah

Sesuai dengan Perwali No. 14 Tahun 2016, yang wajib menyerahkan PSU adalah Pengembang yang berbadan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dengan luas lebih besat atau sama dengan 1000 m2 (seribu meter persegi) atau sampai dengan 10 (sepuluh) kavling atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, pemukiman, perdagangan dan/atau industri

Sesuai dengan Perwali No. 14 Tahun 2016, Pengembang yang tidak menyediakan PSU, tidak menyerahkan PSU, dan tidak sanggup memperbaiki dan memelihara prasarana dan sarana yang tidak sesuai dengan syarat teknis yang ditetapkan, dapat diberikan sanksi administratif berupa :

• Dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list)
• Pengumuman kepada media massa
• Denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
• Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan
• Peringatan tertulis

Warga bisa bersurat kepada Walikota terkait pemanfaatan lahan fasum pada perumahan yang dimaksud.

Silakan chat dengan petugas kami, dengan klik pada tombol lingkaran di kanan bawah layar.